Di artikel ini kami akan membagikan contoh soal PPKN 12 Semester 2 Tentang Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Mempertahankan NKRI , Ada 50 soal yang kami berikan dalam bentuk soal pilihan ganda dan soal essay. Soal soal ini bisa menjadi evaluasi untuk mata pelajaran ini. Dan bisa juga menjadi acuan guru guru dalam membuat soal.
Kami juga menyediakan dalam format microsoft word yang bisa di download di bawah.
Soal PPKN Kelas 12 semester 2 Tentang Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Mempertahankan NKRI
Soal Pilihan Ganda
1. Pemberian hak otonomi kepada daerah dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi diikuti dengan batasan-batasan agar….
a. pemerintah pusat mudah dalam penyerahan urusan
b. dapat menjalankan urusan pemerintah pusat
c. daerah mendapat pelimpahan wewenang
d. dapat menjalankan tugas pembantuan
e. tidak timbul separatisme
2. Indonesia terkenal sebagai negara majemuk. Artinya, di Indonesia terdapat beragam perbedaan. Kemajemukan tersebut diwujudkan dalam ….
a. proklamasi
b. Sumpah Pemuda
c. paham integralistik
d. sistem desentralisasi
e. semboyan Bhinneka Tunggal Ika
3. Indonesia sebagai negara yang merdeka diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara jika ditinjau dari segi ….
a. ilmu politik
b. ilmu sosial
c. ilmu budaya
d. hukum tata negara
e. hukum internasional
4. Perhatikan pernyataan berikut!
Negara yang akan dibentuk tidak mementingkan kepentingan, baik individu maupun golongan
tertentu, tetapi lebih mementingkan seluruh rakyat.
Pernyataan tersebut sesuai teori ….
a. liberalisme
b. sosialisme
c. integralistik
d. komunisme
e. individualisme
5. Perhatikan pasal-pasal berikut!
1) Pasal 1 ayat (1)
2) Pasal1ayat (2)
3) Pasal 18 ayat (1)
4) Pasal 18 ayat (2)
5) Pasal 19 ayat (1)
Pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan oleh angka …. a. 1)dan 2)
b. 1) dan 3)
c. 2) dan 3)
d. 3) dan 4)
e. 4) dan 5)
6. Hingga saat ini Indonesia masih berupaya membenahi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah dapat ditafsirkan sebagai bentuk pelimpahan atau pemberian kewenangan dari…
a. pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
b. pemerintah daerah kepada pemerintah pusat
c. pemerintah desa kepada pemerintah provinsi
d. pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten
e. pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi
7. Otonomi daerah sebagai bentuk pemberdayaan, dalam arti pemberian keleluasaan dan kewenangan kepada daerah untuk berprakarsa membuat keputusan sendiri. Pernyataan tersebut merupakan pengertian otonomi daerah dilihat dari sudut pandang ….
a. politik
b. sosial
c. hukum
d. budaya
e. ekonomi
8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1) Membentuk dan mendirikan angkatan bersenjata.
2) Menyatakan damai dan perang.
3) Menyatakan wilayah negara dalam keadaan bahaya.
4) Mendirikan lembaga pemasyarakatan.
5) Membentuk undang-undang.
Pernyataan-pernyataan pada soal yang merupakan tugas pemerintah pusat di bidang pertahanan ditunjukkan oleh angka ….
a. 1),2), dan 3)
b. 1), 2), dan 4)
c. 2), 3), dan 4)
d. 2), 3), dan 5)
e. 3),4), dan 5)
9. Di Indonesia presiden memegang fungsi rangkap, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurut UUD 1945, presiden dibantu …
a. menteri
b. ketuapartai
c. wakil presiden
d. dewan penasihat
e. sekretaris kabinet
10. Dalam sistem pemerintahan presidensial, perjanjian internasional yang akan disetujui oleh presiden perlu mendapat persetujuan dari….
a. Komisi Yudisial
b. Mahkamah Agung
c. Mahkamah Konstitusi
d. Dewan Perwakilan Daerah
e. Dewan Perwakilan Rakyat
11. Indonesia tidak melaksanakan pemerintahan presidensial secara murni. Di Indonesia | presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh….
a. Mahkamah Agung
b. Dewan Perwakilan Rakyat
c. Dewan Perwakilan Daerah
d. Dewan Penasihat Presiden
e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
12. Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD” 1945 tidak menganut sistem pemerintahan dari negara manapun, tetapi suatu sistem yangkhas bagi bangsa Indonesia. UUD 1945 sebgai landasan operasional sistem pemerintahan Indonesia sebelum diamandemen memberikan kekuasaan yang dominan kepada ….
a. MK
b. MA
c. BPK
d. DPR
e. presiden
13. Pernyataan berikut ini menunjukkan contoh penyimpangan pada periode kembali berlakunya UUD 1945 adalah ….
a. KNIP menetapkan GBHN
b. mengangkat presiden seumur hidup
c. terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi parlementer
d. alat perlengkapan negara dikendalikan sendiri tanpa dikoordinasi pemerintah pusat
e. banyaknya partai yang mementingkan | 0 kepentingan partai bukan kepentingan bangsa
14. Pada masa berlakunya Konstitusi RIS sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah …
a. kesatuan dengan sistem Demokrasi Terpimpin
b. serikat dengan sistem konstitusional
c. republik dengan sistem parlementer
d. kesatuan berbentuk republik
e. republik berbentuk federal
15. Pemerintahan Orde Baru bertekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru sistem pemerintahan menitikberatkan pada aspek ….
a. kesejahteraan sosial
b. ketahanan nasional
c. keamanan negara
d. kestabilan politik
e. kekuatan militer
16. Dalam sistem parlementer mengenal mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya biasanya diberikan oleh ….
a. raja
b. presiden
c. parlemen
d. menteri-menteri
e. perdana menteri
17. Kepala negara hanya sebagai lambang terdapat dalam sistem pemerintahan ….
a. republik absolut
b. monarki absolut
c. republik parlementer
d. republik konstitusional
e. monarki konstitusional
18. Dalam sistem checks and balances di Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang ….
a. mengawasi pemerintahan eksekutif dengan sejumlah hak pengawasan
b. memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta
c. memberhentikan presiden dan atau wakil presiden atas usul DPR
d. memberi pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi
e. menyetujui atau menolak perjanjian internasional
19. Indonesia telah melaksanakan reformasi. Gerakan reformasi dilakukan demi terwujudnya. ..
a. masyarakat madani yang sejahtera
b. keinginan partai politik tertentu
c. kekuasaan yang langgeng
d. tingkat korupsi yang tinggi
e. konspirasi mafia hukum
20. Setelah Reformasi, UUD 1945 mengalami empat tahap perubahan atau amandemen. Salah satu hasil amandemen adalah ….
a. adanya lembaga DPA
b. adanya lembaga tinggi negara, yaitu MPR
c. lembaga negara menjadi sejajar kedudukannya
d. presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh MPR
e. anggota MPR terdiri atas DPR, utusan daerah, dan wakil golongan
21. Reformasi yang dimulai pada 1998 sampai saat ini memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Pada 1998, massa menuntut pemerintah mengamandemen UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gambaran yang terjadi dengan demokrasi Indonesia saat ini apabila saat itu massa tidak menuntut amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah….
a. pelaksanaan otonomi daerah lebih tertata rapi daripada saat ini
b. korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat ditekan dengan kekuasaan pemerintah
c. kehidupan demokrasi Indonesia tetap nyaman seperti dahulu sebelum reformasi
d. pemilihan umum tidak akan terjadi karena presiden secara langsung menunjuk anggota MPR
e. Sistem demokrasi Indonesia tidak berjalan lancar, khususnya dalam rotasi kekuasaan pemerintahan
22. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar Indonesia. Undang-undang dasar ini diamandemen pada 1999 — 2002. Alasan pokok yang menjadi penyebab dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
adalah ….
a. menyesuaikan dengan paham liberalis dan komunis
b. menyesuaikan dengan kehidupan baru negara Indonesia
c. terdapat pasal-pasal multitafsir sehingga dapat menimbulkan sistem otoriter
d. keinginan bangsa Indonesia untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada DPR
e. pasal-pasal dalam undang-undang dasar sudah tidak sesuai perkembangan zaman
23. Salah satu perubahan yang mendasar dalam sistem ketatenegaraan di lembaga legislatif pada masa Reformasi adalah ….
a. dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah
b. kedudukan MPR, DPR, dan DPD bersifat hierarkis
c. adanya kerja sama antara MPR, DPR, dan DPD dalam pembuatan undang-undang dasar
d. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi membawahi DPR dan DPD
e. Dewan Perwakilan Rakyat diberikan kewenangan mengubah undang-undang dasar
24 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dampak ketentuan tersebut terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia adalah ….
a. kedudukan presiden sangat kuat dalam pemerintahan
b. MPR mengadakan sidang umum satu kali dalam lima tahun
c. rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara
d MPR menjadi lembaga tertinggi negara dan membawahi lembaga negara lainnya
e. setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah undang-undang dasar
25. Praktik pelaksanaan sistem ketatanegaraan pada Orde Reformasi adalah ….
a. presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan
b. presiden mandataris MPR dibantu wakil presiden dan menteri yang bertanggung jawab kepada presiden
c. DPR melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan tugas presiden dan sebagainya
d. dalam sidang, MPR menetapkan GBHN, memilih presiden dan wakil presiden
e. presiden memiliki kekuasaan tunggal dalam pemerintahan
26. Pada periode awal kemerdekaan Indonesia sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, segala kekuasaan lembaga-lembaga tersebut dijalankan oleh ..
a. presiden dan menteri
b. presiden dan wakil presiden
c. presiden, menteri, dan BPK
d presiden dan sekretaris negara
e presiden dengan bantuan Komite Nasional
27. Perhatikan ciri-ciri berikut!
1) Ada negara di dalam negara Indonesia.
2) Rakyat adalah pemegang kekuasaan pemerintahan.
3) Pemerintah memiliki kedaulatan ke dalam dan ke luar.
4) Hanya berlaku satu undang-undang dasar.
5) Terdapat kepala negara atau pemerintahan.
Ciri-ciri negara Indonesia sebagai negara kesatuan ditunjukkan oleh angka ….
a. 1), 2), dan 3)
b.1), 2), dan 4)
c. 2), 3), dan 4)
d. 2), 3), dan 5)
e. 3), 4), dan 5)
28. Padatanggal 16 Oktober 1945 telah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X. Dalam maklumat tersebut Komite Nasional Indonesia Pusat diserahi kekuasaan ….
a. menetapkan GBHN
b. mengangkat menteri
c. membubarkan kabinet
d. melaksanakan undang-undang
e. melaksanakan jalannya pemerintahan
29 Pada periode awal kemerdekaan terjadi beberapa penyimpangan. Pernyataan berikut ini yang menunjukkan penyimpangan pada periode awal kemerdekaan adalah ….
a. lembaga-lembaga negara dipimpin oleh presiden
b. membentuk DPA dan MA dengan penetapan presiden
c. terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer
d. membentuk MPRS yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden
e. pembubaran DPR hasil pemilu 1955 melalui Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960
30. Periode berlakunya Konstitusi RIS berlangsung pada 27 Desember 1949 — 17 Agustus 1950. 2 Pada periode tersebut kabinet: bertanggung jawab kepada ….
a. senat
b. presiden
c. parlemen
d. wakil presiden
e. perdana menteri
Essay
1. Apa makna dari “Bhinneka Tunggal Ika”?
2. Berikan 3 contoh persatuan dan kesatuan di masyarakat!
3. Bagaimana pendapat kalian tentang Identitas Nasional sebagai karakter bangsa?
4. Mengapa kita harus bersatu dalam kehidupan sehari-hari?
5. Apa saja faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa?
6. Apa bentuk negara dan sistem pemerintahan Indonesia pada periode awal kemerdekaan?
7. Sebutkan dua bentuk penyimpangan dari ketentuan UUD 1945 pada periode awal kemerdekaan!
8. Sebutkan ciri-ciri sistem pemerintahan menurut Konstitusi RIS!
9. Bagaimanakah jalannya pemerintahan ketika Indonesia menerapkan UUDS 1950?
10. Bagaimanakah kedudukan presiden setelah amandemen UUD 1945?
11. Bagaimana pendapat Abu Daud Busroh mengenai konsep negara kesatuan?
12. Jelaskan yang dimaksud negara kesatuan dengan sistem sentralisasi!
13. Bagaimanakah wewenang pemerintah pusat dalam negara kesatuan?
14. Dalam sistem desentralisasi daerah diberi hak otonorni oleh pemerintah pusat. Apakah berarti daerah tersebut terlepas ikatannya dengan pemerintah pusat?
15. Sebutkan beberapa bidang yang menjadi urusan pemerintah pusat yang tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah daerah!
16. Bagaimana pendapat Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim mengenai konsep negara kesatuan?
17. Sebutkan ciri-ciri negara kesatuan yang Anda ketahui!
18. Jelaskan isi Maklumat Wakil Presiden Nomor X!
19. Jelaskan konsekuensi dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada 14 November 1945!
20. Sebutkan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia sesudah amandemen UUD 1945!
Soal Soal Lainnya:
- Soal PPKN Kelas 12 semester 2 Tentang Ulangan MID Semester
- Soal Sosiologi Kelas 12 semester 2 Tentang Evaluasi Pemberdayaan Komunitas dalam Menyikapi Ketimpangan Sosial
- Soal Sejarah Indonesia Kelas 12 semester 2 Tentang Indonesia dalam Panggung Dunia
- Soal Sosiologi Kelas 12 semester 2 Tentang Pemberdayaan Komunitas dan Kearifan Lokal
- Soal Geografi Kelas 12 semester 2 Tentang Pengindraan Jauh dan Sistem Informasi Geografi
