Beritabawean.com – Rencana pemberian tunjangan bagi guru honorer non K2 masih tarik ulur, hal ini disebabkan adanya permintaan dewan agar tunjangan bagi guru honorer non K2 tidak hanya diberikan kepada guru negeri saja tapi juga guru swasta. akibat permintaan ini dinas pendikan kabupaten Gresik ( Dispendik ) harus menghitung ulang jumlah kebutuhan anggarannya.
Sementara ini, pihak Pendidikan Kabupaten Gresik hanya mengantongi data guru non K2 sekolah negeri, sedangkan untuk guru sekolah swasta data yang ada belum valid dan perlu diverifikasi.
Saya hanya menyiapkan data untuk guru non K2 sekolah negeri. Kalau swasta juga diberi maka harus diverifikasi dulu,” ujar Mahin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik seperti dilansir dari jawapos.
Menurut Mahin, jumlah total keseluruhan guru swasta dari mulai jenjang MI, SD, MTs dan MA mencapai 8356 orang, jika semuanya diberi tunjang minimal Rp 300 ribu perbulan dibutuhkan dana sekitar 11,2 Miliar. Sedangkan untuk guru honorer dari sekolah negeri di semua jenjang berjumlah 1965 orang, jika tunjangan yang diberikan RP 500 ribu perbulan maka jumlah anggaran yang dibutuhkan 11,8 Miliar.
“Maka untuk seluruh guru honorer baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri kebutuhannya mencapai Rp 23 miliar,” terangnya.
Terkait ini, pihaknya sudah melakukan pandataan dan verifikasi terhadap guru swasta namun mengenai dana yang dibutuhkan tersebut pihak dispendik menyerahkan sepenuhnya kepada anggota dewan DPRD kabupaten Gresik.
Sementara itu, Anggota Banggar DPRD Kabupaten Gresik Asroin Widiana membenarkan adanya usulan sejumlah anggota dewan yang mengusulkan agar guru swasta juga diberi intensif, namun pihaknya tetap memperioritaskan pemberian tunjangan terhadap guru di sekolah negeri.
“Sebab, yang menjadi tanggung jawab pemkab adalah sekolah negeri. Tetapi kalau memang anggarannya cukup sekolah swasta juga bisa diberi,” pungkasnya.
