Soal PPKN Kelas 12 semester 1 Tentang penilaian akhir semester

Soal PPKN Kelas 12 semester 1 Tentang penilaian akhir semester

Di artikel ini kami akan membagikan contoh soal PPKN 12 Semester 1 Tentang penilaian akhir semester , Ada 40 soal yang kami berikan dalam bentuk soal pilihan ganda dan soal essay. Soal soal ini bisa menjadi evaluasi untuk mata pelajaran ini. Dan bisa juga menjadi acuan guru guru dalam membuat soal.

Kami juga menyediakan dalam format Microsoft Word yang bisa di download di bawah

Soal PPKN Kelas 12 semester 1 Tentang penilaian akhir semester

Soal Pilihan Ganda


1. Kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh undang—undang disebut ….

a. kewajiban asasi 

b. kewajiban warga negara 

c. hak 

d. hakasasi

e. hak warga negara

2. Persamaan hak dalam memberikan suara pada saat pemilu merupakan hak …. 

a. sosial 

b. hukum 

c. budaya 

d. ekonomi 

e. politik

3. Contoh adanya pengingkaran kewajiban adalah…..

a. taat terhadap hukum 

b. membayar pajak 

c. mengikuti pendidikan dasar 

d. desersi dari dinas ketentaraan 

e. ikut dalam upaya mempertahankan negara

4. Pasal-pasal dalam UUD 1945 memberikan jaminan persamaan kedudukan warga negara, salah satunya hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Hal tersebut tertuang dalam pasal …. 

a. 26 ayat 2

 b. 27 ayat 1 

c. 27 ayat 2 8 

d. 28 ayat 1 

e. 30 ayat 2

5. Tidak mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku menunjukkan perilaku …. 

a. pengingkaran kewajiban 

b. pelaksanaan kewajiban 

c. pelaksanaan hak 

d. pelanggaran hak 

e. kesadaran hukum

6. Salah satu hak alamiah manusia menurut John Locke adalah hak untuk …. 

a. mendapatkan bantuan dari pemerintah

b. mendapatkan tempat tinggal yang layak

c. mendapatkan pekerjaan yang layak 

d. hidup 

e. mendapatkan pendidikan

7. Setiap perbuatan yang tidak menghormati hak orang lain mengakibatkan …. 

a. kedamaian masyarakat terganggu 

b. kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi 

c. kebutuhan masyarakat tidak menentu 

d. kesejahteraan masyarakat tidak terwujud 

e. masyarakat damai dan tenteram

8. Beberapa kasus pelanggaran hak warga negara yang belum dapat diputuskan perkaranya, dikarenakan …. 

a. intervensi dari pemerintah 

b. minimnya hakim di indonesia 

c. tidak memiliki bukti yang cukup 

d. polisi dan jaksa belum bekerja secara maksimal 

e. pelanggar hak warga negara adalah kaum kaya jika ditangkap malah menyuap supaya bebas

9. Kewajiban warga negara dalam usaha bela negara diatur dalam UUD 1945 Pasal …. 

a. 27 ayat 1 

b. 27 ayat 2

c. 27 ayat 3

d. 30 ayat 1

e. 30 ayat 2

10. Salah satu bentuk pelanggaran hak yang ringan adalah …. 

a. membunuh anggota kelompok 

b. memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa 

c. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain 

d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok 

e. kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan

11. Negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik adalah negara….. 

a. demokrasi

b. hukum

c. keadilan

d. kedaulatan 

e. republik 

12. Bentuk perbuatan kejahatan yang dilakukan. Oleh orang-orang yang memiliki status sosial  tinggi, atau orang yang memiliki jabatan dan terpandang di masyarakat merupakan tipe kejahatan yang bertentangan dengan hukum  yang disebut kejahatan….

a. tanpa korban 

b. terorganisasi

c. kerah putih

d. korporat

e. terencana

13  Pengadilan tingkat pertama adalah …. 

a. mahkamah agung

b. pengadilan tinggi

c. pengadilan negeri

d. pengadilan agama

e. peradilan HAM

14. Berdasarkan makna isi Undang-Undang no. 4 Tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan …. 

a. agama 

b. militer

c. umum 

d. tata usaha negara 

e. mahkamah konstitusi

15. MA sebagai puncak peradilan menangani beberapa bidang kasasi, memutuskan perkara dalam tingkat terakhir hal ini merupakan kekuasaan bidang ….

a. pengaawasan 

b. pemberi nasihat 

c. pengamanan

d. peradilan 

e. pelaksanaan hukum

16. Contoh nyata tindak pidana pelangaran hukum yang menghina kedaulatan negara adalah …. 

a. makar 

b. menghina presiden  

c. menodai dan membakar bendera merah putih 

d. mabok di jalanan 

e. melangar susila

17. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah …. 

a. mahkamah agung 

b. mahkamah konstitusi 

c. pengadilan negeri 

d. pengadilan militer 

e. komisi Yudisial

18. Kewenangan untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil presiden menurut .UUD 1945 adalah ..

a. mahkamah agung

b. mahkamah konstitusi

c. pengadilan agama

d. komnas HAM

e. KPK

19. Berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen lahiriah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ….

a. menguji undang-undang terhadap UUD 

b. memutus peradilan tingkat kasasi 

c. mengangkat memberhentikan hakim 

d. menguji secara material UUD 1945 

e. membentuk seluruh partai politik

20. Melakukan pengawasan terhadap jalannya , peradilan di daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan sewajarnya merupakan salah satu fungsi peradilan …. 

a. negeri 

b. tinggi 

c. agama

d. militer 

e. tata usaha negara

21. Lembaga peradilan yang bertugas mengadili anggota-anggota TNI, meliputi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara adalah ….

a. pengadilan Militer 

b. pengadilan Agama 

c. pengadilan HAM

d. MK

e. pengadilan Tipikor

22. Pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, yaitu peradilan ….

a. agama

b. militer 

c. HAM

d. umum 

e. khusus

23. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi : atau orang lain disebut ….

a. korupsi

b. kolusi

c. . nepotisme 

d. sanksi

e. pelanggaran

24. Sikap yang menunjukkan adanya keinginan dari setiap warga negara untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku di dalam masyarakat adalah sikap ….

a. objektif 

b. subjektif

c. terbuka

d. tertutup

e. nasionalisme

25. Hak yang suci tanpa bisa diberikan untuk keperluan sesuatu yang lain disebut dengan …. 

a. hak kemerdekaan 

b. nak hidup 

c. hak memiliki 

d. hak mendidik 

e. hak kesejahteraan

26. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut …. 

a. yudisial review, sengketa kewenangan antarlembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu 

b. yudisial review, sengketa antarwarga negara dan pembubaran partai peserta pemilu 

c. sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislatif

d. pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu 

e. sengketa antarlembaga negara dan pemerintah

27. Orang yang dituduh bersalah dalam sidang pengadilan disebut …. 

a. pengacara 

b. hakim 

c. polisi 

d. terdakwa

e. jaksa

28.  UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indo# nesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam …. 

a. Pasal 1 Ayat (1) 

b. Pasal 1 Ayat (2) 

c. Pasal 1 Ayat (3) 

d. Pasal 2 Ayat (1) 

e. Pasal 2 Ayat (3)

29. Unsur pengadilan yang bertugas memutuskan perkara dan lamanya hukuman terdakwa adalah …. 

a. jaksa 

b. hakim 

c. polisi

d. terdakwa 

e. saksi

30.  Daerah hukum pengadilan negeri meliputi …. 

a. kabupaten/kota 

b. desa/kelurahan 

c. provinsi 

d. negara 

e. seluruh Indonesia

Essay

1. Jelaskan konsep hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi dan kewajiban warga negara! Uraikan perbedaan dan persamaan dari konsep-konsep tersebut!

2. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara!

3. Sebutkan menurut pendapatmu, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara!

4. Berikan contoh pengingkaran kewajiban yang tergolong ringan dan sederhana di NKRI!

5. Bagaimana cara Anda untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari!

6. Jelaskan pengertian dari perlindungan dan penegakan hukum!

7. Mengapa perlindungan dan penegakkan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi?

8. Bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat serta KPK dalam proses penegakkan hukum di Indonesia!

9. Mengapa terjadi pelanggaran hukum?

10. Sebutkan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat!

Soal Soal Lainnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *